Jelajahnusantaranews
SEMARANG- Pengamat kebijakan publik yang juga akademisi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, Dr. Edi Pranoto, S.H., M.Hum., menyikapi keresahan masyarakat terkait kebijakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah yang dinilai berpotensi semakin memberatkan kondisi ekonomi rakyat.
Menurutnya, di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, masyarakat justru dihadapkan pada berbagai kewajiban finansial yang terus bertambah. Karena itu, pemerintah seharusnya menghadirkan kebijakan yang meringankan, bukan menambah tekanan.
“Beban rakyat sudah berat. Seharusnya pemerintah mengurangi beban tersebut dengan melakukan efisiensi anggaran, bukan malah menambah pungutan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dr. Edi.
Ia menilai langkah konkret yang dapat dilakukan adalah menunda proyek-proyek yang bersifat mercusuar dan tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga diminta memberikan teladan hidup sederhana melalui restrukturisasi sumber-sumber pembiayaan daerah yang selama ini dinilai justru menambah beban rakyat.
Selain itu, Dr. Edi menyoroti perlunya evaluasi terhadap berbagai tunjangan yang dianggap kurang berkeadilan di mata publik. Efisiensi, kata dia, harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga legislatif.
“Termasuk berbagai kegiatan yang sejatinya bisa dilakukan lebih efisien. Jangan sampai terkesan menghambur-hamburkan APBD untuk kegiatan yang tidak membawa manfaat langsung bagi rakyat,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan e-government dan gerakan paperless dalam tata kelola administrasi pemerintahan. Dengan digitalisasi, banyak kegiatan birokrasi dapat dilakukan lebih hemat, cepat, dan transparan.
“Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah bisa menekan biaya operasional yang tidak perlu, sehingga anggaran benar-benar difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.
Dr. Edi juga mengingatkan bahwa kepekaan pemerintah terhadap kondisi riil rakyat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
“Pemerintah harus peka terhadap kondisi rakyat. Kebijakan yang diambil harus berorientasi pada keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat, bukan sekadar mengejar target pendapatan tanpa melihat dampaknya,” pungkasnya.
(Asj)